Sekda Kabupaten Tasikmalaya Non Aktif Abdul Kodir

Sekda Kabupaten Tasikmalaya Non Aktif Abdul KodirĀ  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya non aktif Abdul Kodir didakwa menyunat dana hibah yayasan tahun biaya 2017. Abdul beralasan penyunatan duwit dijalankan buat pekerjaan keagamaan.

Hal tersebut tertuang dalam surat tuduhan yang dibacakan jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Ja-bar Andi Adika dalam sidang yang berjalan di ruangan 6 Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (10/12/2018).

“Terdakwa kala itu menyebutkan memerlukan beberapa uang dengan dalih buat membayar pekerjaan MQK (Musabaqoh Qirotil Khutub) lantaran pekerjaan itu tiada dapat dukungan dengan biaya,” ujar jaksa Kejati Andi Adika kala membacakan dakwaannya.

Buat memuluskan tujuannya itu, Abdul menyebut Alam Rahadian serta Eka Ariansyah dua orang pegawai negeri sipil (PNS) sisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Tasikmalaya. Terhadap kedua-duanya, Abdul menyuruh mencari proposal penyerahan dana hibah manfaat menyerap dana hibah yang ada dalam ketetapan Bupati (Perbup) nomer : 900/kep.41-BPKAD/2017.

“Jikalau kelak biaya turun, jadi buat terdakwa 50 % serta buat saksi Alam serta saksi Eka 50 %,” katanya.Ke-2 PNS lantas mengharap pertolongan terhadap Lia Sri Mulyani yang tidak berbeda kerabat dari Eka. Lia diperintah pertolongan dikarenakan dikira mempunyai jaringan luas.

“Lalu saksi Lia mengharap pertolongan terhadap saksi Mulyana buat mengusahakan proposal dengan perjanjian saksi Mulyana dapatkan 17,5 % dari keseluruhan pencairan,” katanya.

Dari Mulyana, lalu ketujuan ke Setyawan. Mulyana mengharap Setyawan mengusahakan proposal dengan perjanjian memperoleh 10 % dari keseluruhan biaya yang dicairkan.

“Sehabis memperoleh perintah dari saksi Mulyana, saksi Setyawan mengontak beberapa yayasan yang memerlukan dana hibah. Hingga terkumpul sekitar 16 yayasan,” kata jaksa.

Menurut jaksa, menurut Clausal 8 ketetapan Bupati (Perbup) Tasikmalaya nomer 14 tahun 2016 yayasan penerima hibah mesti tercatat pada Kementerian Hukum serta HAM. Setyawan terus lewat saksi Bijaksana mengelola pembuatan akta notaris pendirian 13 yayasan. Sesaat 3 yayasan berbeda telah tercatat.

Dalam perjalanannya, muncul Perbup nomer : 900/kep.436-BPKAD/2017 mengenai pergantian atas ketentuan Bupati Tasikmalaya mengenai pengesahan penerima dana hibah. Dalam hal tersebut, ada menambahkan 5 yayasan hingga seluruh sejumlah 21 yayasan.

Sayangnya, 21 yayasan itu rata-rata adalah yayasan atau instansi keagamaan. Sekda serta anak buahnya memotong dana hibah menggapai 90 % atau semasing yayasan cuma dapatkan 10 % dari jumlahnya yang di ajukan serta udah di setujui.