Pemanfaatan Dana Kampanye Sebesar (Rp19, 5 miliar) Untuk Kampanye

Pemanfaatan Dana Kampanye Sebesar (Rp19, 5 miliar) Untuk Kampanye – Team hukum paslon nomer urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin menolak ada sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye Pemilihan presiden 2019 seperti yg dituduh oleh team Prabowo-Sandiaga dalam konflik pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) .

Team hukum mengatakan ada kekeliruan input data sampai menuliskan nama Jokowi jadi penyumbang dana kampanye.

Anggota team hukum Jokowi, Luhut Pangaribuan, mengemukakan Jokowi ataupun Ma’ruf gak berikan sumbangan dana kampanye dari kantong pribadi.

Ha ini diungkapkan Luhut kala berikan jawaban atas permintaan dalam tuntutan hasil Pemilihan presiden di MK jadi faksi berkenaan.

” Faksi berkenaan mau menyatakan kalau baik calon presiden atau calon wakil presiden 01 tak berikan sumbangan dana kampanye dalam kemampuan pribadi seperti yg disebut pemohon. Lewat kata lain, kaidah pemohon terkait sumbangan pribadi Joko Widodo yaitu tak benar, ” kata Luhut kala membacakan jawaban jadi faksi berkenaan atas konflik pemilihan presiden di area sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6) .

Luhut memaparkan laporan pemanfaatan dana kampanye sebesar Rp19. 558. 272. 030 (Rp19, 5 miliar) yaitu dana dari rekening yg diatur Team Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf dengan nomer account 0230-01-003819-30-2 di BRI terhadap Team Kampanye Wilayah.

Pendapat dana dari kantong pribadi Jokowi tampak lantaran kekeliruan tekhnis input data yg dibikin atas nama eks wali kota Solo itu.

” Lantaran tekhnis peng-input-an data sampai terdaftar nama pengirim Joko Widodo, walaupun sebenarnya nama pemilik rekening yaitu TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, ” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Luhut, sumbangan dana kampanye dari individual, parpol, grup maupun tubuh upaya non-pemerintah udah dikontrol serta udah diverifikasi langsung oleh Kantor Akuntan Publik independent yg dipilih KPU ialah Anton Silalahi.

” Sampai gugatan pemohon terkait sumber dana kampanye fiktif yaitu tak benar lantaran udah lewat proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi, ” ujarnya.

Sesaat sumbangan dana kampanye dari perkumpulan Golfer TBIG pun diklaim Luhut udah tercantum dalam laporan dengan cara jelas dengan ciri-ciri faksi yg berikan sumbangan.

” Jadi berdasar pada perincian itu, kaidah pemohon tak berdasar pada hukum serta perlu buat dikesampingkan, ” paparnya.

Dana kampanye ini awal mulanya diributkan oleh team hukum Prabowo berkat ada ketidaksesuaian di antara LHKPN Jokowi dengan sumbangan dana kampanye pemilihan presiden.

Team Prabowo pun mempermasalahkan sumbangan dana dari Golfer TBIG yg gak menuliskan datanya dengan cara jelas.