Pasangan Prabowo-Sandi Bakalan Ajukan Permintaan Konflik PHPU 2019 Ke MK

Pasangan Prabowo-Sandi Bakalan Ajukan Permintaan Konflik PHPU 2019 Ke MK – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono mengemukakan faksinya memberi tambahan banyaknya anggota keamanan di lebih kurang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) berkenaan ide pendaftaran tuntutan hasil Pemilihan presiden 2019 oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

” Persiapan buat penyelamatan MK kita makin bertambah sejumlah kompi, ” kata Gatot di Mapolda Metro Jaya, Jumat (24/5) .

Disamping itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengemukakan sekurang-kurangnya bakal ada delapan kompi atau lebih kurang 800 anggota paduan TNI-Polri yg diturunkan buat mengerjakan penyelamatan di lebih kurang gedung MK.

” Yg berada pada kantor MK ada anggota paduan TNI-Polri ada 8 kompi, ” kata Harry kala dilakukan konfirmasi.

Idenya, ini hari pasangan Prabowo-Sandi bakalan ajukan permintaan konflik PHPU 2019 ke MK. Sedianya tuntutan itu didaftarkan Kamis (23/5) sore, akan tetapi gagal.

Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengemukakan team sekarang tengah konsentrasi buat menyediakan laporan kebohongan pemilihan presiden 2019 itu ke MK.

” Kita tengah konsentrasi buat melapor ke MK ini hari, ” kata Andre.

Disamping itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan belumlah ada ide perbuatan unjuk rasa di DKI Jakarta dalam hari ini.

Dedi memberikan faksinya belum terima surat pemberitahuan berkenaan gelaran perbuatan unjuk rasa sampai Kamis (23/5) malam.

” Hingga semalam, hasil penyelarasan dengan intelijen, itu tak ada, belumlah ada ya. Namun tidak mengerti bila pagi atau ini siang ada pemberitahuan. Harusnya tiga hari sebelum mengerjakan demo, sesuai sama UU 9 Tahun 1998, ” kata Dedi kala dihubungi wartawan, Jumat (24/5) .

Meskipun demikian, Dedi meyakinkan aparat keamanan gak mengurangkan penjagaan. Sejumlah 58 ribu orang aparat paduan Polri serta TNI masih bersiaga di Jakarta.

Mereka ditugasi menyelamatkan Gedung KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, pusat ekonomi, serta objek krusial yang lain.