KPK Mengecek Dirjen Otonomi Daerah

KPK Mengecek Dirjen Otonomi Daerah – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi saksi dalam penyelidikan perkara suap pengurusan perizinan project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Pengecekan diagendakan ini hari, Jumat (25/1) .

Tjahjo akan dikontrol buat terduga Neneng Hasanah Yasin (NHY) yang disebut Bupati Bekasi nonaktif.

” Ini hari, Mendagri Tjahjo Kumolo diskedulkan menjadi saksi buat Bupati Bekasi NHY, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, seperti dilansir dari Pada.

Awal mulanya, pada 10 Januari terus KPK pun udah mengecek Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono menjadi saksi buat Neneng Hasanah. Kala itu, KPK memohon beberapa info pada Sumarsono bab pertemuan berkenaan dengan perizinan project Meikarta.

” Jadi sejauh manakah pengetahuan dari Dirjen Otda saat itu, kami menelusuri pun info pertemuan itu berlangsung lantaran ada dua institusi atau lebih dari satu institusi yg punyai kewenangan berkenaan perizinan Meikarta dalam masalah ini ada Pemprov serta ada Pemerintah Kabupaten Bekasi, ” kata Febri masa itu.

Disamping itu, selesai dikontrol, Sumarsono menyatakan di konfirmasi bab kebijakan serta saran Gubernur Jawa Barat berkenaan perizinan Meikarta itu.

” Substansinya pembangunan telah berjalan sesaat perizinan belumlah komplet. Nah, ini menuturkan berkenaan kerangka ini dalam hubungan dengan rapat yg dikerjakan di Ditjen Otonomi Daerah serta surat yg kami layangkan pada gubernur biar mencari pemecahan, penyelarasan antarkepala daerah propinsi dengan kabupaten sebaik-baiknya, ” kata Sumarsono tempo hari.

Seterusnya, dia memaparkan pertemuan itu digelar menjadi tindak lanjut hasil dari Rapat Dengar Saran (RDP) dengan Komisi II DPR RI.

” Lalu kita rapat atas gagasan Dirjen Otda mengundang beberapa pihak berkenaan biar bila masalah pada kepala daerah, gubernur, serta bupati janganlah di ruang umum tuntaskan dengan penyelarasan lewat cara sah termasuk juga mengundang kementerian berkenaan termasuk juga ATR (Agraria serta Tata Ruangan) dan sebagainya, ” papar pria yg karib dipanggil Soni itu.

Dalam perkara perkiraan tipikor atas project Meikarta, KPK udah memutuskan sembilan terduga. Mereka ialah Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro (BS) , konsultan Lippo Grup Taryudi (T) serta Fitra Djaja Purnama (FDP) , pegawai Lippo Grup Henry Jasmen (HJ) , Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J) , Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN) .

Lalu Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal serta Service Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT) , Kepala Sektor Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR) , serta Neneng Hasanah.

Ada empat orang yg sekarang ini berubah menjadi terdakwa serta dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung yaitu Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, serta Henry Jasmen Sitohang.