KPK Menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Tersangka Kasus Suap

KPK Menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Tersangka Kasus Suap – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka kesempatan menyebut CEO Lippo Kelompok James Riady jadi saksi dalam perkara pendapat suap perizinan project pembangunan Meikarta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyidik KPK dapat mengupas beberapa pihak yg dipandang berkaitan untuk dicheck dalam perkara ini.

“Semua pihak yg berkaitan serta sehubungan pasti mungkin untuk di panggil,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah waktu di konfirmasi, Jumat (19/10).

Menurutnya, tidak cuman James Riady, beberapa pihak yg disangka tahu suap perizinan pembangunan Meikarta pun berkesempatan untuk dicheck. Termasuk juga petinggi Pemkab Bekasi serta pejabat Lippo Kelompok yang lain.

“Kemungkinan pihak itu dari pemerintah Kabupaten atau dari pihak Lippo dengan jabatan-jabatan sah atau yg tetap sehubungan dengan Lippo, atau pihak swasta yg beda. Bila itu berkaitan, jadi pasti dapat kami panggil jadi saksi,” jelas Febri.

Seperti didapati, team penyidik KPK telah mengerjakan pencarian di dalam rumah James Riady, Kamis 18 Oktober 2018. KPK mengira ada bukti suap project Meikarta di dalam rumah James.

Awal kalinya, KPK mengambil keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jadi terduga perkara pendapat suap sehubungan izin project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tidak cuman Bupati Neneng, KPK pun menangkap delapan orang yang lain dalam perkara ini.

Mereka yaitu Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; serta Kepala Bagian Tata Area Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Selanjutnya, Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Kelompok, Taryudi serta Fitra Djajaja Purnama sebagai konsultan Lippo Kelompok, dan Henry Jasmen pegawai Lippo Kelompok.

Bupati Neneng serta beberapa pihak disangka terima hadiah atau janji Rp 13 miliar sehubungan project itu. Disangka, realiasasi pemberian hingga sekarang yaitu lebih kurang Rp 7 miliar lewat beberapa Kepala Dinas