Ketum PBNU KH Saiq Aqil Siradj Minta Pemerintah Melarang Pemakaian Bendera Berkalimat Tauhid

Ketum PBNU KH Saiq Aqil Siradj Minta Pemerintah Melarang Pemakaian Bendera Berkalimat Tauhid  – Ketum PBNU KH Saiq Aqil Siradj minta pemerintah melarang pemakaian bendera berkalimat tauhid untuk kebutuhan politik. Dia tidak mau semua kebutuhan agama jadikan kebutuhan politik.

“Dari ormas, kita minta supaya pemerintah tegas melarang bendera tauhid untuk kebutuhan politik, kalimat thayyibah, kalimat yang sakral ikut janganlah jadikan untuk kebutuhan politik yang penuh dengan kepentingan-kepentingan interest. Agama mesti kita hormati, jauhkan dari kebutuhan politik,” tutur Said Aqil di Gedung LPOI, Jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2018).

Said Aqil juga kembali bicara masalah insiden pembakaran bendera di Garut yang menyertakan Banser. PBNU, sebagai induk dari Banser, juga mohon maaf sebab peristiwa itu.

“Lalu Banser terlepas kendali, terlepas kontrol, membakar sendiri, itu salah, membakar salah, Kita telah meminta maaf juga. Hari santri saja bendera NU saja tidak bisa dibawa pawai. Cuma merah-putih yang dibawa, cuma nama pesantren apakah begitu. Permasalahan bendera tuntas ya, yang terpenting pemerintah melarang bendera tauhid untuk digunakan kebutuhan politik,” pintanya.

Diluar itu, Said Aqil mengemukakan utamanya peranan organisasi kemasyarakatan berbasiskan Islam buat Indonesia. Ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) sampai Muhammadiyah sendiri telah lahir sebelum Indonesia merdeka.

“Tiada ormas yang lahir sebelumnya ada NKRI, belumlah pasti ada NKRI, yang tentu tidak ada NKRI. Ada NU, Muhammadiyah, Sarikat Islam, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam, dan sebagainya. Semua adalah pilar penduduk bangsa yang dengan pilar itu Indonesia dapat berdiri. Berarti ormas Islam memiliki peranan yang sangat-sangat terpenting dalam berbangsa serta bernegara meskipun kita bukan eksekutif atau aktor,” katanya.

Said Aqil memperbandingkan dengan ormas di Indonesia yang mempunyai susunan sampai ideologi yang pasti. Dia memperbandingkan dengan keadaan di negara lainnya seperti Suriah.

“Kita mesti bersukur Indonesia ada susunan ormas jelas, ideologinya jelas, ketuanya jelas, kantornya jelas. Di Timur-Tengah tidak ada komune yang pasti seperti kita, yang ada cuma suku serta partai politik, karena itu jika ada perseteruan politik serta sosial tidak ada yang dapat mediator,” katanya.