JK Bantah PNS Dan Pegawai BUMN Banyak Dukung Negara Khilafah

JK Bantah PNS Dan Pegawai BUMN Banyak Dukung Negara Khilafah – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyanggah pandangan yang mengatakan jika terdapat beberapa Perangkat Sipil Negara (ASN) yang memberi dukungan berdirinya negara khilafah. Menurut JK, pandangan itu belumlah dapat dibuktikan benar-benar.

Awal mulanya, pandangan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pergerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Gus Yaqut, terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai pegawai Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) yang memberi dukungan berdirinya negara khilafah.

“Kami tidak tahu mengenai survey itu, tetapi saya duga cukup terlalu berlebih jika dipandang jika sangat besar, buktinya tidak,” kata JK di celah Pertemuan Tahunan Otoritas Layanan Keuangan (OJK), Jumat (11/1).

Di lain sisi, orang nomer dua di Indonesia itu berpandangan, sekalinya ada abdi negara yang memberi dukungan lahirnya negara khilafah, itu sekedar hanya gejolak yang berlangsung dalam langkah pandang.

Ya itu biasa dinamika penduduk saja,” paparnya singkat.

Sesaat dalam pandangan GP Ansor, ASN yang memberi dukungan khilafah bahkan juga ingin ada negara lainnya tidak hanya Indonesia yang masuk jadi khilafah.

Sayangnya, Gus Yaqut tidak merinci ASN manakah saja yang masuk ke grup pengusung khilafah. Ia pun tidak menyebutkan kelompok-kelompok yang disebutnya mengangkat ideologi khilafah.

Walau demikian, GP Ansor inginkan pemerintah selekasnya ambil aksi sekalinya tidak dapat dengan cara langsung mengeluarkan ataupun lakukan mutasi pada ASN itu. “Kami meminta ketegasan Presiden untuk menindak beberapa orang itu,” katanya.

Akan tetapi GP Ansor masih minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merubah Undang-Undang (UU) Nomer 5 tahun 2014 mengenai ASN setelah Penentuan Umum Presiden (Pemilihan presiden) 2019.

“Perihal ini supaya memberi ruangan gerak yang cukuplah menindak beberapa orang yang atau grup semacam ini, yang saat ini di institusi pemerintah,” tuturnya.

Tidak tertinggal, dia mengatakan GP Ansor siap untuk bekerja bersama dengan pemerintah dalam menantang grup radikal yang mengangkat berdirinya negara khilafah atau minimum memperjuangkan NKRI Bersyariah.