Fadli Zon Ungkap Gaji BPIP Sangat Boros

Fadli Zon Ungkap Gaji BPIP Sangat Boros – Wakil Ketua DPR sekalian Waketum Gerindra Fadli Zon mengkritik keras penetapan upah beberapa petinggi Tubuh Pembinaan Ideologi Pancasila yang diatas Rp 100 juta. Fadli mengatakan pihak Istana boros dalam memanfaatkan aturan!

” Perpres itu tunjukkan begitu borosnya pihak Istana dalam mengelola aturan, sekalian menyatakan inkonsistensi mereka kepada agenda reformasi birokrasi yang sejauh ini senantiasa didengung-dengungkan, ” kritik Fadli lewat info tertulisnya, Senin (28/5/2018) .

Upah petinggi BPIP, termasuk juga Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Dewan Pengarah, ditata lewat Aturan Presiden (Perpres) No 42/2018. Bagi Fadli, Perpres itu bertolak belakang dengan situasi ekonomi bangsa sekarang ini.

” Di dalam keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah jadi menghambur-hamburkan aturan untuk satu instansi ad hoc, ” kritik dia.

Dalam catatan Fadli, sekurang-kurangnya ada empat cacat serius yang terdapat dalam Perpres itu. Dari bagian logika manajemen di instansi apa pun, kata Fadli, upah direksi atau eksekutif tentu senantiasa tambah besar dari pada upah komisaris, walau komisaris adalah wakil pemegang saham. Fadli menyebutkan beban kerja paling besar memanglah berada di direksi atau eksekutif.

” Nah, susunan upah di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana dapat upah Ketua Dewan Pengarahnya tambah besar dari upah Kepala Tubuhnya sendiri? Dari mana typenya? ! ” memprotes Fadli.

Fadli juga heran kenapa beberapa petinggi BPIP mau-mau saja terima Perpres 42/2018 itu.

” Lebih aneh kembali andaikan mereka seluruh tidak memberi penolakan atas susunan upah yang aneh ini! ” cecar Fadli.

Upah tinggi untuk petinggi BPIP dilihat Fadli juga tidak pas dari bagian etis. BPIP bukanlah BUMN atau bank sentral yang dapat hasilkan keuntungan, jadi menurut Fadi upah tinggi untuk beberapa petinggi BPiP begitu salah.

” Cobalah Anda pikirkan, upah presiden, wapres, menteri, serta pimpinan instansi tinggi negara yang tanggung jawabnya tambah besar saja tidak sebesar itu, ” jelasnya.

Disamping itu, anggota Tubuh Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade juga menyebutkan hal sama. Menurut Andre, pemerintah seperti abai dengan situasi ekonomi rakyat.

” Pemerintah kurang sensitif karna sekarang ini rakyat banyak yang sulit. Ekonomi jeblok, pengangguran bertambah, ehhh elite di beri upah ‘wah’, ” kata Andre

” Rezim ini tidak pikirkan perasaan rakyat. Dahulu janji kalau menteri tidak bisa rangkap jabatan dengan parpol. Kami makin percaya kalau kebijakan ini juga akan menaikkan support supaya 2019 rezim ini ditukar, ” tambah dia.