Bawaslu Mengatakan Tidak Ada Unsur Pidana Pemilu Dalam Deklarasi Gerakan Emas

Bawaslu Mengatakan Tidak Ada Unsur Pidana Pemilu Dalam Deklarasi Gerakan Emas – Bawaslu DKI mengatakan deklarasi Pergerakan Emas (Emak serta Anak Minum Susu) yang dikerjakan Prabowo Subianto tidak dapat dibuktikan melanggar ketentuan kampanye. Bawaslu mengatakan tidak ada unsur pidana pemilu dalam deklarasi itu.

“Masalah ini memanglah belum penuhi unsur pendapat pelanggaran pidana. Jadi jika disaksikan dari status laporan ini, laporan pendapat pelanggaran tindak pidana pemilu berbentuk pendapat pelanggaran kampanye di luar agenda pada pekerjaan kampanye Pergerakan Emas dengan terlapor Prabowo Subianto tidak bisa dilanjutkan ke step setelah itu,” tutur komisioner Bawaslu DKI, Puadi, di kantornya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (15/11/2018).
Puadi menjelaskan laporan ini dibikin seseorang mahasiswa. Pelapor yang tidak dijelaskan namanya itu menyangka ada pelanggaran pemilu pada deklarasi ‘Gerakan Emas’ yang diselenggarakan pada Rabu (24/10) di lokasi Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Pelapor memberikan laporan Prabowo dengan dua masalah yaitu UU No 7 tahun 2017 masalah 280 ayat (2) mengenai pelibatan anak dalam pemilu serta masalah 276 ayat (2) berkaitan pemilu di luar agenda. Akan tetapi, pekerjaan emas itu tidak penuhi terdapatnya konsumen setia pada ke-2 masalah itu.

“Pekerjaan itu jadi tidak penuhi unsur tindak pidana pemilu dari masalah yang diserahkan pelapor,” katanya.
Puadi menjelaskan Prabowo tidak mengatakan pengakuan yang memiliki kandungan kampanye. Karena kalimat yang diberatkan oleh pelapor berisi janji Prabowo bila dipilih itu tidak termasuk juga dalam visi misi program Prabowo.

“Ada penyampaian Prabowo bila saya dipilih ini jadi kita akan berikut. Pelapor memaknai itu kampanye di luar agenda sebab mengatakan janji,” katanya.

“Kita bertanya KPU untuk pastikan jika ini penuhi unsur ataukah tidak, waktu kita bertanya apa ini visi misi, jadi jawaban KPU itu bukan. Visi misi sebenarnya berada di situs KPU RI. Hingga tidak dapat masuk masalah 276 ayat 2 UU 7 2017,” lanjut Puadi.

Lantas Puadi menuturkan ikut tidak ada unsur pelibatan anak dalam pemilu pada pekerjaan ini. Karena anak dibawah usia belumlah penuhi unsur ketetapan kampanye. Diluar itu tuturnya ikut tidak diketemukan sikap Prabowo yang pro aktif ajak beberapa anak untuk memilihnya.

“Bila merujuk ke masalah 280 ayat (2), tidak ada kata anak-anak. Jadi belumlah penuhi unsur ketetapan kampanye sebab disana yang namanya anak belumlah miliki hak pilih pemahamannya luas,” tuturnya.

“Selalu Pak Prabowonya ikut tidak pro aktif ‘ayo anak-anak janganlah lupa pilih saya’ contohnya, itu pelibatan anak, jika hanya anak-anak digendong emak-emaknya minum susu ya kebetulan acaranya deklarasi emak-emak serta anak minum susu,” papar Puadi.